Boss, Tauke??

Seri Perjalanan Melukis Warna ( IV )

“Mau ambil surat rekomendasi ya boss? Wah belum jadi, kan baru semalam dimasukkan. Ketua lagi pergi, besok laaa boss, pasti beres.” Seorang laki-laki berseragam safari coklat semi kehijauan bergegas mendekati begitu melihat saya celingukan kebingungan di ruang itu. Senyum ramah mengembang di kedua sudut bibirnya. Sedikit salah tingkah, saya menggelengkan kepala. “Wah, bukan ambil surat pak, saya ke sini diundang Komisi A untuk rapat dengar pendapat,” ujar saya. Ada sedikit gurat kecewa yang terlihat dalam ekspresi lelaki itu.”Oh sana, masuk saja”, ujarnya datar sembari menunjuk sebuah ruangan kecil yang terletak di depan sejumlah meja anggota dewan. Siang itu, 18 November 2003, saya memang datang ke gedung dewan memenuhi undangan Komisi I DPRD Sumut untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Aula Sekretariat DPRD Sumut. Rapat hari itu membahas tentang strategi penjaringan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut. Salah seorang anggota Komisi I, Bung Zahrin Piliang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kebetulan sudah saya kenal jauh sebelum terpilih menjadi anggota dewan pada Pemilu 1999. Antara 1994-1996 LSM tempat saya bekerja di Pematangsiantar, pernah mengundangnya sebagai narasumber dalam pelatihan kesehatan reproduksi dan kampanye anti HIV/AIDS. Peserta rapat lain seingat saya adalah Ketua PRSSNI Sumut, Fauzi Usman. Usai dengar pendapat, saya keluar dari gedung dewan lewat pintu depan. Seorang satpam, tiba-tiba mendekat ke arah saya. “Siang boss. Mobilnya parkir dimana boss?” sapanya ramah. Alamak, dua kali sudah saya dipanggil “boss” hari itu. Iseng saya jawab: “Ada di luar bang, di pinggir jalan.” “Saya antar ya boss?” “Wah ngggak usah repot-repot bang, wong saya naik angkot kok!” Satpam itu pun cuma sekejap menatap saya, lalu berlalu begitu saja tanpa basa-basi. Tahun 1996 bersama Ronsen Purba, yang pada periode 1999-2004 terpilih sebagai anggota DPRD Pematangsiantar dari PDI Perjuangan, kami melakukan kampanye kesadaran hukum di sejumlah pedesaan di Simalungun atas. Kampanye dilakuan malam hari di rumah seorang warga yang disepakati untuk dijadikan tempat kumpul dan berdiskusi. Saya dan Ronsen biasanya berboncengan naik sepeda motor kantor dari kampung ke kampung. Suatu saat kami membuat pelatihan di sebuah rumah warga di Desa Raya Humala sekitar 10 kilometer dari Sondi Raya arah ke Saribu Dolok. Sondi Raya kini menjadi ibukota Simalungun. Hari masih sore dan terang ketika Ronsen menghentikan sepeda motor tidak jauh dari rumah seorang warga. Saya segera turun dari sadel sepeda motor, dan meluruskan punggung untuk mengurangi rasa pegal. Seorang remaja yang melihat kedatangan kami, sontak berlari menghambur ke dalam rumah begitu melihat saya berjalan ke arah rumahnya. Ia berteriak keras-keras dalam bahasa Simalungun yang tak saya pahami. Ronsen Purba yang menyusul dari belakang, tersenyum-senyum simpul sembari ekor matanya melirik ke arah saya. Penasaran juga saya dibuat melihat tingkahnya. “Ada apa Ronsen, kok senyum-senyum ke arahku?” “Hehe, anak itu pikir aku bawa tauke jahe! Jadi kau dikira tauke yang mau ambil jahe mamaknya.” Kini guiliran saya tersenyum mendengar penjelasannya. Senyum kecut! Boss, tauke, begitulah sapaan yang kerap menghampiri saya ketika saya berada di sejumlah ruang publik di Sumatera Utara. Entah ketika saya di gedung Pengadilan Negri Medan smeliput sidang pengadilan petani, maupun ketika berada di terminal Amplas hendak melakukan liputan ke Porsea terkait konflik Indorayon dengan warga. Jika kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, boss itu artinya orang yang berkuasa mengawasi dan memberi perintah kepada para karyawan; pemimpin atau majikan (dalam perusahaan). Identik dengan boss adalah tauke atau majikan, si pemilik perusahaan. Dalam praktek keseharian, pengertian boss atau tauke di Medan sebenarnya lebih untuk menggambarkan posisi atau derajat ekonomi yang lebih tinggi dari orang yang dipanggil boss atau tauke itu. Bagi boss atau tauke beneran, mungkin sapaan itu tidak bermasalah. Bahkan bisa jadi sapaan akrab. Namun berbeda bagi saya yang tidak masuk kategori boss apalagi tauke! Sapaan boss atau tauke, hanya membuat risih, sekaligus menimbulkan rasa minder! Sederhana saja. Saya tentu saja tak bisa “mbosi” alias tak bisa memenuhi ekspektasi orang yang memanggil saya “bos” . Ekpektasi yang yang saya maksud tentu berkaitan dengan cipretan “fulus” atau “hepeng”. Sebagian besar masyarakat kita memang masih sering memraktekkan pola pikir “gebyah uyah: seolah makhluk yang punya wajah oriental seperti saya selalu dikategorikan sebagai boss atau tauke! Gampangnya orang berkantong tebal. Sebenarnya ini stereotipe usang, namun sampai hari ini tak pernah lekang dari memori besar wargat. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan kemalasan surat kabar Medan, yang jarang mewartakan orang-orang Tionghoa yang sehari-hari kerjanya mengayuh becak dayung atau mesin, bertani sawi dan sayuran lain seperti yang saya jumpai di Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, mereka yang mencari rezeki dari satu klenteng ke klenteng lain, atau mereka yang sehari-hari memunguti barang-barang bekas di jalanan. Pendeknya, tak sedikit orang Tionghoa yang tak bisa dikategorikan “boss” atapalagi “tauke”. Bagi saya sendiri, model pandangan “gebyah uyah” seperti itu sering membuat repot sekaligus kesal. Bayangkan saja. Begitu nyetop dan mau naik betor, si abang becak langsung kasih tarif mahal. Begitu mau urus perpanjangan, KTP maka biaya administrasi jadi beda. Pun ketika menawar durian di pinggir jalan. Harga damai atau “wajar” tercapai setelah si abang betor, petugas kelurahan atau penjual durian mulai “curiga” dengan “ke-boss-an” saya, serta mendengar dialek bicara saya yang ngapak-ngapak tak seperti seorang tauke Medan! Alamaak, susahnya punya tampang seperti boss! *** J Anto, penulis lepas berdomisili di Medan Kolom ini dimuat Analisa, Kamis, 19 Jan 2012