MARGA

Seri Perjalanan Melukis Warna

“Pak, Wijaya ini marga, tidak boleh dicantumkan pada akte kelahiran anak-anak bapak, itu sudah peraturan pemerintah.” Ucapan itu meluncur tegas dari petugas yang mengenakan seragam coklat tua. Itu kejadian sekitar bulan Februari 2002 tatkala saya, melalui sebuah biro jasa,  tengah mengisi formulir pendaftaran untuk pencatatan tiga akte kelahiran anak-anak saya yang “terlambat” diurus itu.

Sebenarnya saya sudah tahu soal larangan itu, karena itu dengan nada kalem saya menjawab: “Bapak lihat dulu akte kelahiran saya dengan teliti, marga orangtua saya bukan Wijaya kan?”

Petugas itu meneliti kembali akte kelahiran saya, kemudian mencocokkan dengan salinan akte kewarganegaraan orangtua saya. Sejurus kemudian , ia berkata.

“Wah benar, marga bapak bukan Wijaya. Kalau boleh tahu, kenapa di belakang ketiga anak bapak semua diberi nama Wijaya?”

Dengan jujur saya jelaskan bahwa itu adalah siasat saya untuk mengakali peraturan dan kebijakan negara yang diskriminatif, yang tak membolehkan penggunaan nama Tionghoa dalam berbagai dokumen resmi negara. Padahal orang Tionghoa memiliki marga yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, dari satu generasi ke generasi penerusnya, sama seperti suku Batak atau Nias atau suku-suku lain di negara kita.

Saya jelaskan marga saya Oey. Namun semenjak ada Keputusan Kabinet Presidium Ampera No 127/U/Kep—12/1966 tentang “Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia jang memakai nama Tjina,” yang ditanda tangani oleh Jenderal T.N.I Soeharto, sebagai Ketua Presidium, maka umumnya orang Tionghoa Indonesia tidak lagi menggunakan nama Tionghoa (ejaan latin). Sebagai gantinya, mereka memilih nama yang mengidentikkan dengan nama suku dominan dimana orang Tionghoa itu bertempat tinggal.

Nah, logika Orde Baru sendiri soal ganti nama adalah seperti ini: Pertama, bahwa dalam rangka nation dan character building Indonesia, proses asimilasi warganegara Indonesia “keturunan Asing” ke dalam tubuh bangsa Indonesia harus dipercepat, kedua bahwa penggantian nama dari orang Indonesia Keturunan asing dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia “asli” akan dapat mendorong usaha asimilasi ini, dan ketiga bahwa oleh karena itu bagi warganegara Indonesia yang masih memakai nama China, yang ini mengubah namanya yang sesuai dengan  nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas yang seluas-luasnya dengan prosedur yang khusus.

Begitulah, pada perkembangannya Keputusan Kabinet Presidium itu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Departemen Dalam Negri dan Kehakiman No. 51/1/3; No J.A.2/2/5 Tentang Ganti Nama tertanggal 28 Januari 1967 yang ditujukan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Kantor  Catatan Sipil seluruh Indonesia.

Arkian “anjuran” ganti nama itu pun berubah baju menjadi “instruksi” atau “kewajiban”. Nah, agar marga seseorang tidak hilang, alias tetap bisa diingat oleh keturunan mereka, maka dilakukanlah siasat budaya. Marga seseorang diletakkan setelah nama panggilan orang bersangkutan dengan menempatkan sebagai suku kata pertama atau terakhir. Karena marga saya Oey, yang jika dilafalkan dalam bahasa Latin berbunyi Wi, maka tinggal tambahkan jaya sehingga menjadi Oey yang  jaya. Petugas itu pun menggut-manggut mendengar penjelasan saya.

Begitulah siasat budaya yang dilakukan sejumlah orang Tionghoa dalam mempertahankan identitas marga mereka dari regulasi negara yang diskriminatif. Contoh-contohnya sangat banyak. Masyarakat misalnya mengenal Anthony Salim, dimana suku kata Lim pada Salim berasal dari marga Liem. Anthony Salim memang anak dari taipan Liem Sioe Liong atau Sudono Salim pemilik Salim Group.

Contoh lain adalah Sukanto Tanoto yang punya nama Tionghoa Tan Kang Hoo, pemilik Raja Garuda Mas Group. Ada juga pengusaha kayu terkenal asal Kalimantan Barat, Prajogo Pangestu atau Pang Yun Peng atau pengusaha properti terkenal Ir Ciputra, alias Tjie Tjin Hoan.

Namun ada juga yang menggabungkan nama Tionghoa mereka, yang umumnya terdiri dari tiga suku kata, (nama  marga, nama keluarga dan nama orang bersangkutan) menjadi satu kata yang mengesankan seperti nama “orang Indonesia”. Misalnya Onghokham sejarawan terkenal punya hobi kuliner, yang nama aslinya Ong Hok Ham. Juga pakar ekonomi  moneter dan peneliti CSIS yang sudah almarhum, Prof. Dr. JE Panglaykim alias  Pang Lay Kim ayah dari Dr. Marie Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan yang kini Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada juga Tanbunan alias Tan Bun An.

Paskareformasi 1998, semakin banyak generasi muda Tionghoa yang secara terbuka memunculkan marga mereka di belakang nama mereka. Jejaring sosial fesbuk, banyak memajang kombinasi nama “Indonesia” atau “barat”  disusul nama marga mereka. Contohnya “Robert Huang”, “Darwin Wu”, “Anie Can”, “Clara Ng”, “Erfin Mei Lim”, “Johan Sim”, “Rebeka Wang” dsb.

Dugaan saya ini adalah bentuk kerinduan mereka untuk menampilkan identitas budaya terkait jati diri sebagai orang Tionghoa Indonesia. Mencantumkan marga memang bagian dari hak asasi sseorang. Termasuk menggunakan nama Tionghoa. Bukankah dari nama, seseorang juga bisa langsung dikenali sukunya. Jika seorang itu bernama Pujo Nugroho, orang langsung bisa menebak bahwa yang bersangkutan orang Jawa. J. Sinaga pasti dari suku Batak, Yupiter Gulo tentu orang Nias atau ‘R. Pattiasina” so pasti kitorang Ambon.

Gus Dur pada tahun 2000 menerbitkan  Keppres RI No. 6/2000 yang mencabut Inpres 14 Tahun 1967 tentang larangan perayaan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia karena dinilai melanggar hak asasi. Sejak itu, orang Tionghoa bisa merayakan  Imlek secara terbuka, tarian barongsai dan liong pada satu dekade terakhir juga mudah dijumpai pada berbagai pentas budaya di tanah air. Bahakan pertunjukan barongsai kini kerap meramaikan acara-acara pameran di plaza-plaza. Pemkab Rokan Hilir, Bagan Siapi-api setiap Juni rutin menggelar festival budaya  bakar tongkang.

Ya, retriksi agama, budaya dan adat istiadat memang sudah tidak ada lagi. Namun demikian, generasi muda Tionghoa saat ini sebenarnya memiliki keinduan lain. Kerinduan bahwa suatu saat marga mereka, atau nama Tionghoa mereka, tak hanya bisa muncul di media sosial seperti fesbuk atau blog, tapi tercantum pada dokumen-dokumen resmi negara! Mungkin……

 

*Kolom ini dimuat di harian Analisa, Rabu, 18 Januari 2012